PELAIHARI – Guna memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran, Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut, H. Khairil Anwar, bersama Ketua Komisi II DPRD, H. Agus Prasetya Budiono, S.E., M.I.Kom., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Mekanisme Penyaluran BBM Bersubsidi Jenis Solar Bagi Nelayan pada Kamis (18/06/2026). di Gedung Sarantang Saruntung 

Rapat koordinasi yang berlangsung di ruang pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh jajaran dinas terkait, perwakilan Pertamina, perwakilan pangkalan/SPBU Nelayan (SPBUN), serta perwakilan kelompok nelayan se-Kabupaten Tanah Laut.

Rakor ini digelar sebagai langkah solutif dalam menjawab aspirasi para nelayan terkait pemenuhan kebutuhan solar untuk melaut. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Tanah Laut, H. Khairil Anwar, menekankan bahwa sinkronisasi data dan kemudahan akses birokrasi menjadi kunci utama agar subsidi dari pemerintah tidak salah sasaran.

"Nelayan adalah salah satu pilar penggerak ekonomi di daerah pesisir kita. Kami di DPRD ingin memastikan tidak ada lagi kendala kelangkaan atau mekanisme yang berbelit-belit bagi nelayan lokal untuk mendapatkan hak solar bersubsidi mereka," tegas H. Khairil Anwar.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi II yang membidangi sektor perekonomian dan mitra kerja Dinas Perikanan, H. Agus Prasetya Budiono, S.E., M.I.Kom., menyoroti pentingnya pengawasan terpadu di setiap titik pangkalan pengisian.

Ia meminta agar sistem kartu kendali atau rekomendasi bagi nelayan benar-benar diverifikasi secara faktual berdasarkan ukuran kapal dan jarak tempuh melaut.

"Kami di Komisi II mendesak adanya transparansi dan pengawasan yang ketat. Mekanisme penyaluran harus diperbaiki secara digital maupun administratif agar kuota solar yang ada benar-benar jatuh ke tangan nelayan yang berhak, bukan dinikmati oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujar H. Agus Prasetya.

Melalui rakor ini, disepakati sejumlah langkah taktis bersama dinas terkait dan Pertamina untuk mempercepat validasi data nelayan penerima manfaat. Selain itu, ditekankan pula komitmen untuk mempermudah penerbitan surat rekomendasi dari dinas agar produktivitas tangkapan ikan nelayan di Bumi Tuntung Pandang tetap stabil dan mampu menopang ketahanan pangan daerah.