PELAIHARI – Menindaklanjuting rangkaian agenda pembahasan keuangan daerah, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tanah Laut menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tanah Laut pada Rabu (17/06/2026). Rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD ini berjalan dengan diskusi yang intensif dan produktif.

Rapat dipimpin langsung oleh unsur pimpinan DPRD selaku pimpinan Banggar, serta dihadiri oleh anggota segenap anggota Banggar. Sementara dari pihak eksekutif, hadir Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua TAPD didampingi kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta sejumlah instansi terkait.

Fokus utama dalam rapat kerja kali ini adalah membedah secara mendalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Banggar DPRD memanfaatkan momentum ini untuk melakukan klarifikasi, konfirmasi, dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian target pendapatan daerah serta realisasi belanja dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sepanjang tahun 2025 lalu.

"Rapat bersama TAPD ini adalah ruang bagi kami untuk melakukan fungsi pengawasan secara detail. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dianggarkan pada APBD 2025 kemarin benar-benar terserap dengan efisien, akuntabel, dan memberikan asas manfaat yang nyata bagi masyarakat," ujar pimpinan Banggar.

Beberapa poin krusial yang sempat mengemuka dalam diskusi hangat tersebut antara lain:

Optimalisasi PAD: Strategi TAPD dalam mendongkrak sektor-sektor pendapatan asli daerah yang belum mencapai target maksimal.Rasionalisasi Belanja: Evaluasi terhadap program kerja yang serapannya rendah agar tidak menjadi pemborosan anggaran di masa mendatang.Pengendalian SiLPA: Analisis mendalam mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 agar manajemen penganggaran ke depan bisa lebih presisi.

Di pihak lain, Ketua TAPD Tanah Laut menyambut baik masukan, koreksi, dan catatan kritis yang diberikan oleh Banggar. Pihak eksekutif berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dan transparansi agar tata kelola keuangan daerah semakin sehat dan meraih predikat terbaik.

Rapat kerja maraton ini merupakan bagian dari komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif demi memastikan penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran di Bumi Tuntung Pandang senantiasa berjalan di atas koridor regulasi yang berlaku.