PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara resmi menetapkan status siaga dalam menghadapi ancaman musim kemarau tahun 2026 yang diprediksi datang lebih awal. 

Langkah mitigasi ini diambil menyusul rilis data dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas I Kalimantan Selatan yang mengindikasikan adanya pergeseran musim dan potensi kekeringan ekstrem di sejumlah wilayah.

Berdasarkan prakiraan BMKG, musim kemarau di Kalimantan Selatan diproyeksikan mulai memasuki fase awal pada Mei 2026, dengan puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. 

Yang menjadi perhatian serius pemerintah adalah durasi kemarau yang diprediksi mencapai 19 hingga 21 dasarian—sebuah periode yang cukup panjang untuk memicu krisis air bersih.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Tanah Laut, Dr. Ir. Ahmad Khairin, M.M., M.P., mengidentifikasi tiga kecamatan yang masuk dalam zona kerawanan tinggi, yakni Kurau, Bumi Makmur, dan Kintap.

"Wilayah-wilayah tersebut berpotensi mengalami kemarau panjang dengan curah hujan di bawah normal. Hal ini menuntut antisipasi serius karena berdampak langsung pada ketersediaan air domestik serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)," ujar Ahmad Khairin saat memimpin rapat koordinasi di Lounge VIP Setda Tanah Laut, Kamis (2/4/2026).

Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah menginstruksikan penguatan manajemen sumber daya air. 

Fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh embung dan kolam penampungan berfungsi optimal sebagai cadangan air utama bagi masyarakat dan pertanian.

Di sektor pangan, pemerintah mengeluarkan imbauan kepada para petani untuk melakukan adaptasi pola tanam. 

Pemilihan komoditas yang rendah konsumsi air (palawija) sangat disarankan untuk menghindari risiko gagal panen akibat defisit air tanah.

Kepala Pelaksana BPBD Tanah Laut, Aspi Setia Rahman, menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan konsolidasi masif di tingkat internal maupun eksternal. 

BPBD akan segera berkoordinasi dengan camat dan pemerintah desa untuk pemetaan titik distribusi air bersih.

"Kami tidak ingin membuang waktu. Langkah teknis di lapangan akan segera ditentukan melalui koordinasi dengan instansi teknis dan pemerintah desa guna memastikan kesiapan personil dan alat," tegas Aspi.

Selain itu, Pemkab Tanah Laut mulai merangkul sektor swasta untuk berperan aktif dalam penyediaan sarana pemadaman Karhutla. 

Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha diharapkan mampu menjadi tameng dalam meminimalisir dampak lingkungan maupun kerugian materiil akibat fenomena alam di tahun 2026 ini.