PELAIHARI – Momentum buka puasa bersama di Aula Kediaman Wakil Bupati Tanah Laut, Senin (16/3/2026), menjadi ajang refleksi bagi puluhan insan pers. 

Wakil Bupati Tanah Laut, H.M. Zazuli, mengingatkan pentingnya peran jurnalis sebagai jembatan informasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam acara yang dihadiri sekitar 30 jurnalis Press Room Tanah Laut serta Ketua PWI Tanah Laut, Risma, Wabup menegaskan bahwa kritik media adalah energi bagi pemerintah untuk berbenah.

"Peran jurnalis bukan hanya menyampaikan berita, tetapi menjadi jembatan. Kritik dan masukan yang konsisten adalah energi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik," ujar H.M. Zazuli.

Lebih lanjut, Zazuli menekankan bahwa pembangunan daerah mustahil berjalan maksimal tanpa dukungan media, terutama dalam fungsi filterisasi informasi. 

Menurutnya, media memiliki tanggung jawab moral untuk menangkal hoaks yang berpotensi memicu kegaduhan di tengah publik.

"Kami menyadari pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. Peran media sangat vital untuk menyampaikan kebenaran dan menjaga suasana kondusif," tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan Press Room Tanah Laut, M. Noor, memberikan catatan khusus kepada rekan sejawatnya. 

Ia menekankan profesionalisme, terutama bagi media yang telah menjalin kerja sama kontrak dengan pemerintah daerah.

"Mari jaga daerah agar tetap nyaman dengan informasi tepat sasaran. Itulah fungsi kita berkontrak di Kabupaten Tanah Laut," tegas M. Noor.

Ia mengingatkan agar media kontrak lebih bijak mengemas isu guna menghindari kegaduhan yang tidak perlu. 

Dirinya juga berharap saluran komunikasi antara pimpinan daerah dan jurnalis tetap terbuka tanpa sekat, kapan pun dibutuhkan.

"Jika ada hal mendesak, kami berharap kawan-kawan tetap dilibatkan. Kita adalah satu kesatuan mitra dalam tujuan membangun publik," pungkasnya.

Acara diakhiri dengan penyerahan parsel secara simbolis kepada Ketua PWI, ceramah agama oleh Tuan Guru Jauhari, serta sesi diskusi santai untuk mempererat rasa kekeluargaan antar-insan pers dan pemerintah.