PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melakukan langkah masif di dua lini strategis—birokrasi dan ekonomi—guna memastikan stabilitas daerah menjelang hari raya Idulfitri 1447 H. Melalui instruksi tegas bupati dan peluncuran Kios Pengendali Inflasi, pemerintah daerah berupaya menjamin kelancaran pelayanan publik sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Dalam Apel Gabungan di halaman Kantor Bupati Tanah Laut, Senin (16/3/2026), Bupati H. Rahmat Trianto menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk segera menuntaskan realisasi pekerjaan triwulan pertama dengan target capaian minimal 40 persen.

Langkah ini diambil untuk memitigasi risiko penumpukan beban administrasi pasca-libur panjang. Bupati menegaskan bahwa hak kesejahteraan seperti Tunjangan Hari Raya (THR) harus dibarengi dengan peningkatan dedikasi, bukan penurunan produktivitas.

"Masa libur panjang tidak boleh menjadi hambatan bagi pemenuhan tanggung jawab pelayanan publik. Saya instruksikan percepatan progres pekerjaan sesuai target yang ditetapkan," tegas Bupati di hadapan jajaran Kepala SKPD.

Selain aspek kinerja, Bupati menetapkan prosedur sterilisasi aset guna mencegah gangguan keamanan selama kantor ditinggalkan. Seluruh pegawai diwajibkan menonaktifkan perangkat elektronik untuk mencegah kebakaran serta dilarang keras menyalahgunakan kendaraan dinas selama masa cuti bersama.

Sejalan dengan penguatan internal birokrasi, Pemkab Tanah Laut melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga bergerak cepat di sektor ekonomi dengan meresmikan operasional sejumlah Kios Pengendali Inflasi di kawasan Pasar Tapandang, Pelaihari.

Kebijakan "jemput bola" ini bertujuan memotong rantai distribusi yang panjang guna memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil. Saat ini, lima titik strategis telah beroperasi, mencakup toko milik M. Noor, Saudi, Amda, serta kios beras milik Yunita Yunida dan Gunawan.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Laut, Masturi, menyatakan bahwa kios-kios ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan distribusi pangan secara langsung.

"Kehadiran kios ini diharapkan meningkatkan efektivitas pengawasan inflasi sekaligus menjamin ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat," ujar Masturi.

Peluncuran kios ini mendapat pengawalan ketat dari Satgas SABER Polres Tanah Laut. Ketua Satgas SABER Pelanggaran Harga, AKP Cahya Prasada Tuhuteru, menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas Bahan Pokok Penting (Bapokting).

Seluruh kios inflasi diwajibkan menjual komoditas sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Penjualan (HAP). Pemasangan spanduk resmi di lokasi-lokasi tersebut menjadi sinyal kuat bagi spekulan pasar bahwa pemerintah aktif memantau setiap pergerakan harga.

Melalui sinergi antara percepatan kinerja birokrasi dan intervensi pasar yang terukur, Pemkab Tanah Laut optimistis dapat menjaga stabilitas daerah dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menyambut momentum hari besar keagamaan.