Status Pelabuhan Pelaihari Di Pertanyakan, Begini Penjelasan Dari KUPP Kelas III Kintap
Tanah Laut- Keberadaan Pelabuhan Pelaihari di Desa Swarangan kini terus menunjukkan progres positif sebagai gerbang ekonomi baru di Kabupaten Tanah Laut.
Pelabuhan yang operasionalnya diawali dengan izin pembongkaran 30 ribu ton batubara di masa kepemimpinan H. Sukamta pada akhir 2020 lalu, kini diproyeksikan menjadi pilar penting transportasi laut nasional.
Sejalan dengan visi pengembangan wilayah, Pelabuhan Swarangan ditargetkan menjadi Pelabuhan Pengumpan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017.
Status ini diharapkan dapat memperkuat posisi Tanah Laut dalam peta logistik regional, sekaligus mendukung kemandirian ekonomi daerah melalui sektor maritim.

Saat ini, pelabuhan juga telah melayani mobilitas masyarakat antarpulau. Kapal KM Bung Tomo tercatat telah memiliki jadwal rutin bagi warga yang ingin melakukan perjalanan laut, yang secara bertahap menghidupkan aktivitas di sekitar pelabuhan.
H.Faisal Fattah,S.SiT,.MM Kepala KUPP Kintap Melalui Pengawas Pelabuhan III Kintap, Karyadi, mengapresiasi perkembangan yang ada. Namun, ia melihat masih ada ruang untuk meningkatkan kenyamanan bagi para penumpang yang turun di pelabuhan.
Dalam hal ini, sinergi dengan pemerintah daerah sangat dinantikan untuk mendukung fasilitas penunjang.
"Kami melihat potensi penumpang sangat baik. Harapan kami ke depan, mungkin ada dukungan dari pemerintah daerah terkait penyediaan moda transportasi darat bagi penumpang yang baru turun dari kapal. Hal ini tentu akan sangat membantu memudahkan aktivitas warga dan membuat pelabuhan kita semakin diminati," ujar Karyadi di Kantor UPP Kintap , senin (02/03/2026).
Kerja sama antara pengelola pelabuhan dan pemerintah daerah menjadi kunci agar fasilitas ini semakin berkembang.
Dengan adanya dukungan sarana transportasi yang terintegrasi, Pelabuhan Swarangan tidak hanya menjadi tempat bongkar muat barang, tetapi juga menjadi pusat pelayanan publik yang nyaman dan membanggakan bagi warga Tanah Laut.
Pertemuan dan koordinasi intensif antar instansi diharapkan terus terjalin demi mewujudkan Swarangan sebagai pelabuhan yang representatif dan memberikan dampak kesejahteraan nyata bagi masyarakat sekitar.