TANAH LAUT – beredar pamplet yang isinya diduga mencampurkan adukan masalah penyaluran solar yang di peruntukan nelayan dan adanya unsur politik di Kabupaten Tanah Laut mencuat ke permukaan. 

Andri Pebriyan Noor Ketua Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bersama Muhammad Khaidir Ketua Karang Taruna Kabupaten Tanah Laut mengingatkan kepada adik adik pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tanah Laut yang melakukan aksi damai jangan sampai mencampuradukkan kasus kriminal penyaluran solar bersubsidi untuk nelayan dengan ranah politik.

Andri Pebriyan Noor Ketua KNPI Tanah Laut menegaskan bahwa dugaan penyelewengan solar subsidi murni merupakan tindakan pelanggaran hukum (kriminal) yang berdampak langsung pada kesejahteraan para nelayan lokal. Oleh karena itu, penanganannya harus diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum secara objektif, tanpa ada intervensi atau penggiringan opini politik.

"Kami mengingatkan kepada adek pengurus HMI Tanah Laut jangan sampai adanya upaya untuk menyeret persoalan ini ke ranah politik. Ini adalah murni masalah hukum dan hak nelayan yang terganggu akibat tindakan kriminal oknum tertentu. Fokus kita seharusnya mengawal agar hukum tegak dan solar kembali tepat sasaran, bukan malah menjadikannya panggung politik," ujar Ketua KNPI Tanah Laut dalam keterangan nya dengan jurnalis newsupdate, rabu (20/05/2026) 

Senada dengan KNPI, Muhammad Khaidir Ketua Karang Taruna Tanah Laut juga mengimbau semua elemen kepemudaan, termasuk HMI Tanah Laut , untuk tetap jernih dalam melihat persoalan. Menurutnya, mencampuradukkan penegakan hukum dengan isu politik justru berpotensi mengaburkan substansi masalah dan memperlambat solusi bagi para nelayan. Penyelewengan solar bersubsidi yang merugikan hajat hidup nelayan kecil dan Dampak Politisasi Mengaburkan proses hukum, memicu polarisasi di tingkat pemuda, dan menunda penyelesaian konkret di lapangan.

Karang Taruna menilai, sebagai organisasi mahasiswa Islam yang besar, HMI Tanah Laut sepatutnya berdiri di barisan depan untuk mendukung penegakan hukum secara murni dan objektif, ketimbang ikut terjebak dalam narasi politik yang tidak produktif

Di akhir keterangannya, kedua pimpinan organisasi kepemudaan terbesar di Tanah Laut ini mengajak seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka mendesak pihak kepolisian agar bertindak tegas terhadap siapa saja yang bermain dalam rantai distribusi solar subsidi.

Sedangkan untuk DPRD Tanah Laut sudah membuktikan perhatian mereka tentang solusi permasalahan penyaluran distribusi solar nelayan sudah melakukan audensi serta konsultasi dengan pihak Kementrian Kelautan dan Perikanan di jakarta tepat saat demonstrasi di laksanakan. 

"Mari kita kawal bersama proses hukumnya demi membela nasib nelayan kita. Jangan biarkan perjuangan untuk nelayan ini ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan politik pihak tertentu yang hanya ingin memanfaatkan situasi," tutup mereka