PELAIHARI – Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto menegaskan bahwa Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) harus menjadi instrumen perbaikan tata kelola pemerintahan dan bukan sekadar penilaian administratif. Langkah ini diambil untuk memastikan capaian kinerja birokrasi berdampak langsung pada masyarakat.

Pernyataan tertulis bupati tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tanah Laut, Ismail Fahmi, saat membuka kegiatan EPPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 di Aula Pencerahan Bapperida Tala, Senin (8/6/2026).

Pemerintah daerah menekankan agar seluruh jajaran instansi tidak terjebak pada formalitas pemenuhan dokumen semata.

"Saya tekankan seluruh perangkat daerah tidak hanya berfokus pada pencapaian nilai evaluasi semata, tetapi lebih jauh menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar dalam memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja pemerintahan daerah," ujar Ismail Fahmi saat membacakan amanat tertulis bupati.

Kegiatan evaluasi tahunan ini dilaksanakan berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemkab Tanah Laut Tahun 2025. Pemerintah daerah berharap proses evaluasi dari tim penilai dapat mendongkrak efektivitas birokrasi ke depan.

Melalui agenda ini, kehadiran Tim Desk EPPD Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan mampu memberikan masukan serta rekomendasi yang konstruktif bagi jajaran aparatur di daerah.

"Kami memandang kegiatan ini bukan semata-mata sebagai proses penilaian, melainkan sebagai sarana pembelajaran, pembinaan, dan perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," tambahnya.

Acara pembukaan tersebut turut dihadiri oleh jajaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan beserta Tim EPPD, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. H. Akhmad Hairin, para kepala SKPD, serta pejabat terkait di lingkungan Pemkab Tanah Laut.