PELAIHARI – Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Tanah Laut menggelar razia terhadap proyek pembangunan pemerintah maupun swasta. Operasi ini menyasar proyek yang tidak memasang plang informasi dan belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG/IMB) di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Selasa (7/7/2026).

Langkah tegas ini diambil untuk menegakkan ketertiban administrasi serta menjamin transparansi publik dalam setiap aktivitas pembangunan di daerah tersebut.

Penyisiran di lapangan menyasar sejumlah proyek garapan Pemerintah Kabupaten yang bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP), instansi terkait, hingga bangunan milik pribadi atau perusahaan swasta. Petugas langsung memberikan teguran di tempat bagi para pelaksana proyek atau pemilik bangunan yang terbukti melanggar aturan.

Fokus utama operasional penertiban ini adalah memastikan adanya papan informasi di lokasi proyek yang memuat poin-poin krusial, antara lain: Kejelasan sumber dan nilai anggaran. Estimasi waktu pengerjaan. Jenis bangunan yang didirikan dan Kepemilikan izin resmi (PBG/IMB).

Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut, Danoe Sulaiman, S.H., menegaskan bahwa seluruh jajarannya dikerahkan ke berbagai titik untuk memastikan kepatuhan para pengembang terhadap regulasi yang berlaku.

"Kami ingin memastikan semua berjalan sesuai regulasi. Setiap proyek, baik APBD maupun swasta, harus transparan agar tidak menimbulkan tanda tanya atau kecurigaan di tengah masyarakat," tegas Danoe Sulaiman.

Melalui pendekatan yang humanis namun tetap tegas, Satpol PP dan Damkar Tanah Laut berharap kesadaran hukum masyarakat dan pelaksana proyek dapat meningkat. Pengawasan intensif ini diharapkan mampu menciptakan iklim pembangunan yang aman, kondusif, dan transparan di Bumi Tuntung Pandang.