PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut memperkuat komitmen percepatan penurunan stunting melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TPPPS). Pertemuan ini digelar di Algoritma Resto, Jalan KH Mansyur, Angsau, Kecamatan Pelaihari, Selasa (7/7/2026). Langkah strategis ini diambil guna memastikan integrasi program berjalan maksimal dari tingkat kabupaten hingga ke pemerintahan desa.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Laut ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Tanah Laut, H. Muhammad Zazuli.

Dalam forum tersebut, ia menekankan bahwa penanganan gangguan pertumbuhan pada anak ini tidak dapat bertumpu pada satu instansi semata. Keberhasilan program ini menjadi modal krusial bagi masa depan daerah dalam mencetak sumber daya manusia yang kompetitif.

"Penurunan stunting bukan sekadar capaian statistik, melainkan investasi jangka panjang untuk memastikan lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas," ujar H. Muhammad Zazuli saat memberikan sambutan.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk mengesampingkan ego sektoral dan menyatukan langkah. Konvergensi program harus menyentuh berbagai aspek mendasar secara menyeluruh.

Beberapa sektor utama yang wajib berkolaborasi meliputi: Sektor kesehatan dan pemenuhan gizi anak. Sektor pendidikan dan pola asuh keluarga. Sektor pemenuhan infrastruktur (sanitasi dan air bersih) dan Sektor ketahanan pangan lokal.

"Upaya ini tidak dapat dilakukan secara parsial. Kolaborasi lintas sektor adalah yang utama. Penanganan stunting harus dilakukan bersama-sama," tegas Zazuli.

Intervensi di lapangan juga diharapkan selaras dengan garis kebijakan pemerintah provinsi agar pelaksanaannya tepat sasaran. Pemkab Tanah Laut turut mendorong optimalisasi peran aparat di akar rumput, mulai dari camat, kepala puskesmas, koordinator Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), tenaga ahli desa, hingga tim pendamping keluarga. Selain itu, alokasi dana desa dituntut untuk diarahkan secara cermat pada program padat gizi.

Di akhir arahannya, Zazuli mewanti-wanti pentingnya pengelolaan basis data yang akurat agar tidak terjadi salah sasaran dalam penyaluran bantuan maupun pengambilan kebijakan operasional.

"Saya minta seluruh pihak terkait untuk mengawal akurasi data yang valid sehingga menghasilkan kebijakan dan intervensi yang tepat," pungkasnya.