​BANJARBARU – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan menggelar aksi kampanye mengayuh sepeda keliling Kota Banjarbaru, Senin (9/11/2026).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk respon atas digelarnya Konferensi Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-31 atau COP 31 di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026.

​Diikuti oleh 15 peserta, rombongan mengayuh sepeda menempuh rute sejauh 19 kilometer dengan 6 titik perhentian. Aksi ini membawa pesan tegas agar forum COP 31 tidak terjebak menjadi agenda rutin tahunan, apalagi dijadikan ajang greenwashing bagi para pemangku kebijakan dan korporasi yang hadir.

​WALHI Kalsel mendesak agar COP 31 menjadi forum yang benar-benar bersih, yang mendahulukan kepentingan masyarakat luas dan keberlanjutan bumi dibanding agenda mendulang keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam. Generasi mendatang memiliki hak atas bumi yang layak huni.

​Selain itu, COP 31 dinilai harus berkomitmen menghargai, menghormati, dan mengakui hak-hak masyarakat adat serta komunitas lokal. Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan menekan percepatan krisis iklim melalui kearifan serta pengetahuan lokalnya.

​"COP 31 kali ini jangan sekadar menjadi forum rutin yang hanya menghasilkan kesepakatan di tingkat elit tanpa dampak nyata bagi masyarakat paling terdampak. Secara khusus, Pemerintah Indonesia harus segera bertindak nyata melakukan percepatan pengakuan serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat adat dan komunitas lokal," tegas pernyataan resmi WALHI Kalsel.

​WALHI Kalsel menyoroti bahwa satu dekade setelah penandatanganan Perjanjian Paris pada 2015, dampak positifnya belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat di tingkat tapak. Sebaliknya, bencana ekologis akibat krisis iklim dan kerusakan lingkungan justru kian marak terjadi di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan.

​Dampak nyata bencana tersebut terekam jelas dalam jejak data historis wilayah ini:

​Bencana Banjir 2021: Data Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel mencatat sebanyak 176.290 Kepala Keluarga (633.723 jiwa) menjadi korban, 135.656 orang mengungsi, 123.410 rumah terendam, dan 46 orang meninggal dunia. Negara menaksir kerugian ekonomi mencapai Rp1,349 triliun. ​Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2026: BPBD Kalsel mencatat total luas lahan terdampak Karhutla periode 1 Januari hingga 14 Oktober 2026 mencapai 27.202,97 hektare. Sementara itu, data Nusantara Atlas mencatat perkiraan 134.359 hektar hutan dan lahan di Kalsel terbakar sepanjang Januari–Oktober 2026. ​Dampak Kesehatan (ISPA): Karhutla berpotensi menyebabkan sekitar 80 ribu warga Kalsel terdiagnosis Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dengan perkiraan kerugian kesehatan mencapai Rp430 miliar. Data Kementerian Kesehatan mencatat secara kumulatif terdapat 401.586 kasus ISPA di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota di Indonesia.

​Melihat bertubi-tubinya bencana ekologis yang terjadi, WALHI Kalsel menegaskan perlunya pembenahan total dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sumber daya alam. Ekosistem dinilai telah mengalami kebangkrutan, sementara industri ekstraktif terus beroperasi. Oleh karena itu, COP 31 Turki harus menjadi momentum untuk memastikan implementasi perlindungan utuh terhadap ekosistem kehidupan beserta seluruh masyarakat di dalamnya.