​PELAIHARI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Laut resmi melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOP) pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Serumpun, Kecamatan Batu Ampar, Kamis siang  (8/10/2026)

​Kasus yang menjerat dua pengurus lembaga pendidikan tersebut berkaitan dengan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Tahun Anggaran 2019–2024.

​Dua orang yang diserahkan penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni M.R.P. (39), laki-laki yang menjabat sebagai Ketua PKBM Serumpun, serta M. (55), seorang perempuan yang menjabat sebagai Bendahara PKBM Serumpun.

​Keduanya sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Penyidik Kejari Tanah Laut sejak 11 Juni 2026 melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-927/0.3.18/Fd.2/06/2026 untuk M.R.P. dan Nomor: B-926/0.3.18/Fd.2/06/2026 untuk tersangka M. Berdasarkan hasil penyidikan, kedua tersangka diduga kuat melakukan manipulasi pada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP.

​"Pada bulan Juni Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Tanah Laut telah menetapkan dua orang tersangka sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana BOP pada PKBM Serumpun Kecamatan Batu Ampar Tahun Anggaran 2019-2024, dan sekarang dilanjutkan dengan Tahap II di Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut," terang Suhendro di Kantor Kejari Tanah Laut.

​Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal berlapis:

​Primair: Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. ​Subsidair: Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf a atau c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

​Seiring dengan dilaksanakannya Tahap II ini, Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut juga menerbitkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tanggal 8 Oktober 2026, yaitu PRINT-1172/0.3.18/Ft.1/10/2026 untuk tersangka M serta PRINT-1174/O.3.18/Ft.1/10/2026 untuk tersangka M.R.P.. Berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21) ini selanjutnya akan diproses ke tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.